Gaji Sudah Tinggi Eh Setoran Pajak Malah Minim, Ngapain Aja Pegawainya?

http://ift.tt/1w8asCp

<!– BEGIN JS TAG – Suaranews.com NEWS INDO Display Rev Share

Publik media sosial kecewa mendengar Menkeu Bambang Brodjonegoro mengatakan penerimaan pajak tahun ini sulit mencapai target. Tweeps nyindir, sia-sia menggaji Dirjen Pajak besar kalau setoran pajak minim.

Mencurahkan aspirasi lewat media sosial, akun @depretr ke­cewa mendengar Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang mengatakan, penerimaan pajak tahun ini tidak akan mencapai target. Menurutnya, percuma negara menggaji pegawai dan Dirjen Pajak besar, kalau hasil­nya tidak memuaskan. “Ibarat mem­beri garam di lautan luas = tidak ada hasil alias sia-sia,” kicaunya.

Akun @yons_ok mengatakan, tidak perlu lagi pemerintahan me­naikkan gaji pegawai dan Dirjen Pajak yang kinerjanya tidak sesuai harapan. “Kayaknya nggak ada yang berubah dari orang Ditjen Pajak,” cuitnya.

Akun @ranma21 mengusulkan, pemerintah memberikan sanksi ke­pada pegawai Ditjen Pajak. Soalnya, tidak berhasil memenuhi target pe­masukan, meskipun sudah dinaikkan gaji dan tunjangannya. “Didenda saja lebih bagus, hahaha,” usulnya.

Akun @deletevanhellscream setu­ju pemerintah mengurangi jumlah gaji pegawai pajak yang kinerjanya buruk. “Potong saja pak tunjangan­nya. Sudah kaya kerjanya nggak becus,” katanya.

Akun @gimbrutsfn menengarai, target pajak tidak terpenuhi lantaran aparat sektor pajak banyak yang nakal. Rakyat, kata dia, sudah me­nyetorkan pajak, tapi uang setoran pajak tersebut tidak dimasukkan dalam kas negara. “Bayar pajak tapi uang pajaknya dikorupsi buat apa. Dirjen pajak sama pegawai pajak kelas bawah semua tajir. Ke mana uang pajaknya?” tanyanya.

Akun @andikadhika mengin­gatkan, roda pembangunan yang dirancang pemerintahan Jokowi akan kacau, apabila pamasukan dari pajak untuk modal pembangunan hanya sedikit. “Pegawai pajak tidur kali pak,” sindirnya.

Akun @panta bilang, target pajak tak tercapai karena pegawai pajak tidak produktif memanfaatkan wak­tu untuk mencari pemasukan pajak. “Konon katanya pegawai pajak jam 17.00 pulang dulu atau main tenis, jam 19.00 balik kantor ngabsen fin­gerprint, itulah Indonesia, hahaha. Kita dikibulin,” tudingnya.

Akun @nuriwans berkelakar, banyak setoran pajak tahun ini menguap dipakai untuk menservice anggota dewan. “Uang pajak habis dimasukin “anggaran pembayaran” anggota dewan, hehe,” guraunya.

Akun @agus37 menyarankan, Presiden Jokowo merevolusi mental seluruh pegawai Dirjen Pajak, supa­ya jujur dan giat bekerja. “Reformasi Ditjen Pajak segera. Orang pajak sudah keenakan dikasih gaji dan tunjangan gede. Target pajak mau masuk atau nggak masuk mereka nggak mikir,” katanya.

Berbeda, akun @saki menilai, dengan kondisi ekonomi sektor riil yang sepi dan lesu sulit bagi pegawai meningkatkan omset pajak dari masyarakat. Kata dia, selama ini penguasa hanya berpikir memungut pajak, tapi berpikir meningkatkan potensi wajib pajak. “Mikir dong. Ini bukan salah orang pajak. Gimana mau tercapai, kalau wajib pajak lagi susah semua,” belanya.

Akun @bigguy menduga, pegawai pajak level bawah malas meningkat­kan setoran pajak, karena cemburu dengan gaji Dirjen Pajak yang besar. “Gaji Dirjen sama pegawai kayak bumi sama langit, mana bisa ter­capai. Padahal bisa di pajak nggak bisa kerja, operasikan komputer saja nggak bisa,” katanya.

Akun @yennyastuti membanding kinerja pegawai pajak dengan anggota DPR. “Masih mending pegawai pajak. Anggota DPR gaji dan tunjangan besar, tapi kerjanya nggak kelihatan sama sekali buat masyarakat,” celotehnya.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro telah menyiapkan skenario akhir Anggaran Pendapa­tan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015. Target penerimaan pajak Rp 1.295 triliun diperkirakan tak akan tercapai 100 persen.

“Ada potensi risiko fiskal. Paling jelas, penerimaan perpajakan lebih rendah dari yang ditargetkan. Kami sudah hitung dengan skenario pesimistis. Penerimaan pajak short­fall-nya (kekurangannya) Rp 120 triliun,” ungkap Bambang, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Sampai 22 Mei 2015, realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) non migas adalah Rp 354,4 triliun atau 27,7 persen dari target, PPh migas Rp 17,2 triliun, dan PPNRp 127,2 triliun. “Saya melihat ada kenaikan yang cukup signifikan setelah bulan Maret sampai sekarang. Sampai akhir Maret itu cuma Rp 198 triliun, dan dari awal April sampai dengan 22 Mei itu sudah bertambah Rp 200 triliun,” jelasnya.

Menkeu mengatakan, akan memo­tong tunjangan pegawai Ditjen Pajak kalau target yang dicapai meleset jauh. “Jadi 2015 itu kalau tidak ter­capai, maka tunjangan (untuk 2016) itu sudah pasti dipotong,” ungkap Bambang.

Hal ini sudah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur regulasi terkait tambahan tunjangan pegawai pajak. Menurut Bambang, ini bukti ketatnya pro­gram yang dilangsungkan pemerin­tah. “Ini sudah ada dalam Perpres, jadi tidak cuma sekedar tunjangan. Reward and punishment-nya juga disiapkan,” jelasnya.


sumber: rmol

Iklan