Gawat! Diduga Terlibat Mafia Pajak, Jokowi Malah Akan Masukkan Orang Ini di Kabinet Kerja

http://ift.tt/1w8asCp

Munculnya nama mantan Dirjen Pajak Darmin Nasution yang disebut-sebut bakal masuk di Kabinet Kerja memunculkan pertentangan.

Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS) Edy Mulyadi, mengingatkan, Darmin yang dikabarkan akan masuk di jajaran menteri ekonomi Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, diduga terlibat dalam mafia pajak.

“Sebagaimana yang diungkapkan Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia (APPI) Sasmito Hadinagoro, Darmin Nasution terlibat dalam kasus pajak Haliburton, perusahaan milik mantan Wakil Presiden AS, Dick Cheney. Jejaknya juga ada pada kasus pajak bos Ramayana, Paulus Tumewu,” kata Edy Mulyadi dalam keterangannya kepada intelijen (18/06).
<!– BEGIN JS TAG – Suaranews.com NEWS INDO Display Rev Share

Menurut Edy, sebagai pejabat publik, sudah semestinya Darmin bekerja ekstra keras untuk memenuhi kewajibannya. Namun selama Darmin menjadi Dirjen Pajak (2006-2009), penerimaan pajak yang tidak terkumpul mencapai Rp41 triliun.

“Rinciannya, pada 2006 realisasi penerimaan pajak non-migas sebesar Rp314 triliun. Jumlah tersebut masih kurang sekitar Rp18 triliun dari yang ditargetkan di APBN 2006, yaitu Rp332 triliun. Kinerja di bawah banderol itu kembali diulangi pada 2007. Saat itu realisasinya hanya Rp382 triliun, atau kurang Rp13 triliun dari target,” papar Edy.

Padahal, kata Edy, target-target tersebut sejatinya sudah diturunkan dari sebelumnya. Dalam periode 2006-2009, kala Dirjen Pajak Darmin Nasution berduet dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, target penerimaan pajak di APBN memang selalu diturunkan melalui pembahasan APBN-P. “Total koreksi penerimaan pajak dalam APBN-P mencapai Rp81 triliun,” jelas Edy.

ad_idzone = “1523222”;
ad_width = “300”;
ad_height = “50”;


sumber: intelijen

Iklan