Kacaunya Pelabuhan Tanjung Priok Ternyata Banyak OtoritasYang Berkepentingan

http://ift.tt/1w8asCp

ad_idzone = “1519790”;
ad_width = “468”;
ad_height = “60”;


Anggota Komisi V DPR, Anton Sihombing, mengatakan, kacaunya sistem di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, karena banyaknya tumpang tindih kewenangan yang terjadi.

“Ada otoritas pelabuhan, ada syahbandar, ada Pelindo, ada imigrasi, dan lain-lain. Selama ini dipelabuhan itu pembenaran, pembenaran masing-masing, tidak pernah bawa kebenaran,” kata Anton di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (19/6/2015).

Selain itu, lanjut politikus Golkar ini, kacaunya sistem pelabuhan juga karena banyaknya pejabat pelabuhan yang tidak djabat oleh ahli pelayaran. “Ada yang polisi jadi syahbandar. Gunakanlah sumber daya sesuai tupoksi, keahlian masing-masing. Bagaimanapun mereka tidak tahu kapal,” ujarnya.
<!– BEGIN JS TAG – Suaranews.com NEWS INDO Display Rev Share

Sebelumnya, dalam sidak ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kekesalannya kepada para pejabat setempat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu kesal karena bongkar muat dipelabuhan mencapai waktu satu bulan.

“Mungkin Presiden kecewa, bisa saja mengganti beberapa pejabat. Kalau saya lihat statemen Presiden kemarin keras sekali. Saya selaku ikatan nahkoda niaga Indonesia meminta agar koordinasi seluruh stakeholder Tanjung Priok dan pelabuhan manapun satu,” ungkapnya.

“Kami komisi V akan memanggil pihak terkait, duduk bersaman jangan pembenaran masing-masing, harus kebenaran. Siapa yang salah mari kita perbaiki,” pungkasnya.

ad_idzone = “1523222”;
ad_width = “300”;
ad_height = “50”;


Sumber : HarianTerbit

Iklan