Kenak Loe…. Hasil Audit BPK, KPU Merugikan Negara 34 Miliar Dari Kasus Fiktif Sampai Memperkaya Diri

http://ift.tt/1w8asCp

Meski Pemilu 2014 (Pemilihan DPR,DPD, DPRD dan Presiden/Wapres) sudah berlalu, namun audit dalam penggunaan anggaran tetap di lakukan. Ternyata, lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang di pimpin oleh Husni Kamil Malik, ditemukan beberapa catatan pelanggaran yang mengejutkan terkait penggunaan anggaran di Pemilu 2014.

Berdasarkan laporan dari laman detikcom (18/6), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapati indikasi kerugian Negara sebesar Rp 34 miliar dalam penggunaan anggaran Pemilu 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Indikasi kerugian Negara tersebut mencakup 14 temuan mulai dari transaksi fiktif hingga memperkaya diri.

“Temuan terkait indikasi kerugian Negara ini cukup besar, karena berkaitan dengan kurang lebih 14 jenis temuan,” kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan usai bertemu pimpinan BPK di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/6/2015).

Penyebab temuan dengan indikasi kerugian Negara itu karena Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran serta panitia barang, diduga lalai melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan.
<!– BEGIN JS TAG – Suaranews.com NEWS INDO Display Rev Share

“Pegawai atau pihak yang melaksanakan perjalanan dinas ternyata mempertanggungjawabkan perjalanannya tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya,” ucap Taufik mengutip laporan BPK.

Berikut 14 jenis temuan BPK atas indikasi kerugian negara Rp 34,3 miliar dalam Pemilu 2014:

1. Fiktif sebesar Rp 3.928.222.524
2. Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 788.042.109
3. Pembayaran ganda dan melebihi standar yang berlaku sebesar Rp 2.828.422.693
4. Kelebihan pembayaran sebesar Rp 2.572.566.028
5. Pembayaran kepada pihak yang tidak berhak sebesar Rp1.705.513.989,00
6. Selisih kurang kas/kas tekor sebesar Rp 1.452.619.946
7. Pemusnahan logistik pemilu dan rekanan tanpa persetujuan KPU Rp 479.884.838
8. Pemahalan harga Rp 7.038.174.965
9. Spesifikasi barang/jasa yang diterima sesuai dengan kontrak Rp 33.072.000
10. Bukti tidak memenuhi syarat sahnya pembayaran Rp 6.967.873.865
11. Penggunaan anggaran untuk kepentingan pribadi Rp168.330.000
12. Pencairan anggaran melalui pertanggungjawaban formalitas Rp 1.258.621.360
13. Pengalihan pekerjaan yang tidak sesuai pekerjaan Rp 2.011.396.424
14. Proses perencanaan dan pelelangan pengadaan tidak sesuai ketentuan Rp 3.116.511.772

Selain indikasi kerugian Negara sebesar Rp 34,3 miliar, ada lagi temuan BPK yang diduga penyalahgunaan anggaran terhadap ketentuan UU. Berikut daftarnya:

a. Indikasi kerugian negara Rp 34.349.212.517.69 (detailnya dijabarkan di atas)
b. Potensi kerugian negara Rp 2.251.876.257.00
c. Kekurangan penerimaan Rp 7.354.932.367.89
d. Pemborosan Rp 9.772.195.440.11
e. Yang tidak diyakini kewajarannya Rp 93.058.747.083.40
d. Lebih pungut pajak Rp 1.356.334.734
e. Temuan administrasi Rp 185.984.604.211.62

ad_idzone = “1523222”;
ad_width = “300”;
ad_height = “50”;


sumber: pekanews

Iklan