Oh Tidak! Dana 4,9 Miliar Untuk Muktamar NU ke-33 Sumbernya Ilegal?

http://ift.tt/1w8asCp

Pemberian dana hibah dan bantuan sosial (bansos) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur Rp 4,9 miliar untuk Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-33 melanggar Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor 903-42-2014.

Dalam SK yang disosialisasikan melelui surat edaran kepada seluruh kepala daerah pada Desember 2014 tersebut, Mendagri melarang penyaluran dana hibah dan bansos dalam APBD 2015.

Seperti diketahui, Pemprov Jatim telah mengucurkan dana dengan jumlah cukup fantastis untuk acara Muktamar NU ke-33 yang bakal digelar di Jombang, yaitu Rp 4,9 miliar.

Kepala Biro Kesmas Setdaprov Jatim, Bawon Adhi Yitoni mengaku telah mencairkan anggaran yang bersumber dari APBD Jatim 2015 tersebut kepada panitia Muktamar NU.

“Sudah kami serahkan full, pencairan akhir April kemarin. Saya yang tandatangan langsung pencairan dana itu, dan kita (Biro Kesmas) juga melakukan MoU dengan PWNU Jawa Timur saat penyerahannya,” jelasnya kepada lensaindonesia.com, Selasa (19/05/2015) lalu.

Ia menegaskan, dana bantuan yang diberikan oleh Pemprov juga dalam pengawasan ketat, baik melalui Inspektorat Jatim serta Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Pengawasan itu telah diatur di dalam Permen No 32/2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD dan perubahannya Permen No 39/2012.
<!– BEGIN JS TAG – Suaranews.com NEWS INDO Display Rev Share

Kemudian, Peraturan Gubernur No.77/2012 ditambah Perubahan Pergub No 14 tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jatim. “Jadi mekanisme pemberian bantuan tidak mungkin steril dari pengawasan,” cetus dia saat itu.

Sementara itu, Mendagri jahjo Kumolo menegaskan, penghapusan dana hibah dan bantuan sosial ini merupakan instruksi langsung Presiden Joko Widodo. Menurut dia, dana hibah dan bansos ini merupkan sumber manipulasi.

Selama ini, Tjahjo, mengatakan banyak daerah yang tidak menyalurkan bantuan sosial sebagaimana mestinya. Bantuan itu juga sering tidak tepat sasaran. Menurut Tjahjo, banyak kepala daerah dan anggota DPRD yang terkena masalah hukum karena dana bansos.

“Banyak orang masuk penjara KPK karena bansos tak transparan,” kata Tjahjo di kantor Kemendagri, Senin (22/06/2014).

Tjahjo menyebutkan, saat ini Kemendagri telah menyiapkan aturan pengganti pencairan dana hibah dan bansos yang sudah dihapus pemerintah itu.

Tjahjo mengaku mendapat instruksi dari Presiden Joko Widodo untuk menghapus dana hibah dan bansos di semua pemerintah daerah.

Penghapusan anggaran bansos atas dasar banyaknya penyelewengan yang dilakukan kepala daerah maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penghapusan anggaran bansos mulai dilaksanakan pada evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 ini.

ad_idzone = “1523222”;
ad_width = “300”;
ad_height = “50”;


Sumber: LensaIndonesia

Iklan