Parah! Integritas KPU Dipertanyakan Dengan Adanya Temuan Penyimpangan Anggaran

http://ift.tt/1w8asCp

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengatakan, dari hasil pemeriksaan atas pelaksanaan anggaran Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) tahun 2013 dan 2014 yang dilakukan oleh BPK ada dua implikasi.

Yang pertama, penyelenggara Pilkada, dalam hal ini KPU diganti, atau kedua, Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 ditunda.

“Nanti tergantung audit. Apalagi ada warning dari BPK untuk Pilkada serentak seperti masalah Bawaslu, Kepolisian belum dianggarkan,” kata Taufik Kurniawan di Gedung DPR, Senayan, Kamis (18/6).

Untuk menindaklanjuti temuan BPK tersebut, komisi terkait seperti Komisi II dan Komisi III akan segera mengagendakan rapat.
<!– BEGIN JS TAG – Suaranews.com NEWS INDO Display Rev Share

“Hari Senin (22/6) akan ada rapat Komisi II DPR RI dengan KPU, hari Selasa (23/6) Komisi III dengan KPU, Kepolisian dan Rabu (24/6) akan ada rapat gabungan antara pimpinan DPR RI, pimpinan Komisi II dan III, KPU dan Kepolisian,” ujar Taufik.

Tentu saja integritas KPU sebagai penyelenggara Pilkada dipertanyakan dengan adanya audit BPK tahun 2013 dan 2014 tentang KPU, yang terjadi penyimpangan uang negara.

“Aspek integritas KPU patut dipertanyakan. Apalagi kalau munculnya rekomendasi BPK bagaimana aspek integritas KPU. Kira-kira KPU penuhi syarat gak jadi pelaksana pilkada dengan adanya ikhtisar laporan BPK,” ungkap dia.

Kendati demikian, politisi PAN itu berharap, pelaksanaan Pilkada serentak yang baru pertama kalinya ini tidak diundur.

“Jangan jadi noktah merah karena ini pertama kali dilakukan,” tandasnya

ad_idzone = “1523222”;
ad_width = “300”;
ad_height = “50”;


sumber: beritaempat

Iklan