<!– BEGIN JS TAG – Suaranews.com NEWS INDO Display Rev Share
Di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium tidak lagi disubsidi negara alias diserahkan pada harga pasar. Namun pemerintah malu-malu dan membela diri dengan menyebut bahwa harga BBM tidak sesuai harga pasar melainkan keekonomian.
Padahal, dalam undang-undang tidak tertera jika harga BBM mengikuti harga mekanisme pasar. Ini yang membuat DPR geram. Pemerintahan Jokowi-JK dituding melanggar konstitusi.
“Harga keekonomian ini cara halus saja, selama ini tidak ada pemerintah mulai dari zaman Soeharto menggunakan istilah ini,” ujar pengamat ekonomi Drajad Wibowo.
Dengan kebijakan ini, tidak heran jika harga premium mudah naik turun, sesuai gejolak harga minyak dunia. Selama enam bulan menjalankan roda pemerintahan negeri ini, duet Jokowi-JK tercatat sudah lima kali melakukan perubahan harga BBM. Tiga kali menaikkan harga BBM dan dua kali menurunkan harga.
Bahkan, besar kemungkinan pada Juni-Juli 2015, Jokowi bakal kembali menaikkan harga BBM. Sinyal tersebut sudah disampaikan Menteri ESDM Sudirman Said saat menggelar rapat bersama Komisi VII DPR, kemarin.
Jika dibandingkan dengan presiden Indonesia sebelumnya, Jokowi sukses mencatatkan namanya dalam sejarah. Sebagai presiden paling cepat menaikkan harga BBM. Baru satu bulan duduk di kursi presiden, Jokowi langsung menaikkan harga BBM.
Jokowi juga bisa mengukir sejarah bersanding dengan Soeharto sebagai presiden yang sering menaikkan harga BBM. Wajar saja mengingat ketidakpastian geopolitik dunia membuat harga minyak terus bergejolak. Puncak kenaikan harga minyak dunia akan terjadi Mei sampai Juni tahun ini.
“Naiknya pasti bisa berkali-kali dalam sebulan mungkin bisa satu atau dua kali karena tidak ada kendalinya,” tegasnya.
Drajad mengakui, ketika mengambil kebijakan kenaikan harga BBM, Jokowi lebih beruntung dibandingkan presiden Indonesia lainnya. Beruntung karena berhasil meredam dan mengalihkan amarah rakyat.
“Tapi pemerintah Jokowi-JK beruntung karena masyarakat tidak mengamuk tidak seperti saat pemerintah SBY padahal harga-harga sudah melambung tinggi, lalu Rupiah anjlok,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Indonesian Resources Studies Marwan Batubara menuturkan, belum ada pemerintah yang melakukan perubahan harga BBM sesering yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK. Wajar jika perubahan harga tiap sebulan sekali melahirkan kontroversi.
“Jadwal yang sekarang banyak perdebatan, kalau menurut saya tiga bulan sudah tepat untuk mengubah harga BBM,” kata Marwan.
Marwan masih memberikan penilaian positif terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi-JK. Besaran perubahan harga masih masuk akal dan dampaknya terhadap inflasi tidak terlalu tinggi.
Tidak seperti di rezim Presiden Soeharto saat menaikkan harga BBM dari Rp 2.500 menjadi Rp 4.500 yang mendongkrak inflasi hingga 17 persen. Itu bisa terjadi karena ada campur tangan politik.
“Sampai saat ini pemerintah melakukan perubahan harga masih logis, setiap bulannya. Kalau sejarahnya pemerintah yang dulu jarang naikkan harga BBM berdampak pada inflasi yang sangat tinggi,” jelas dia. Demikian dikutip laman merdeka.com, Kamis (9/4/2015)
Sumber: matatelinga
Ragam Berita 